Isu pungutan liar atau pungli di layanan publik kembali menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenim Kemenimipas), Hendarsam Marantoko, menyampaikan akan menyiapkan strategi mengatasi pungli oleh oknum pegawai di jajarannya. Dia akan mengundang para direktur di jajaran Direktorat Imigrasi untuk mencari formula menangani penyimpangan perilaku para oknum. Simak selengkapnya hanya di Berita dan Fakta dari Masyarakat.
Komitmen Kuat Dirjen Imigrasi Berantas Pungli
Hal ini disampaikan Hendarsam saat menjawab pertanyaan dari wartawan soal dugaan pungli di Kantor Imigrasi Batam. Korban dari dugaan pungli tersebut adalah warga negara Singapura yang berlabuh di Pelabuhan Ferry Batam.
Masalah di Batam, hal tersebut langsung direspons cepat teman-teman di kepatuhan internal, dan sudah dilakukan sanksi terhadap mereka. Kedua, supaya hal ini tidak berulang yang pasti metodologi yang kita pakai adalah mencari akar masalahnya dari semua permasalahan ini, kata Hendarsam di Aula Jusuf Adiwinata, Kantor Kemenimipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu (1/4/2026).
Dia menegaskan tak ingin mengatasi keluhan pengguna layanan keimigrasian dengan prinsip ‘tambal-sulam’. Oleh sebab itu Hendarsam menekankan perlunya kebersamaan dalam membahas pencegahan pungli bersama para direktur, agar pelanggaran serupa tak terulang di masa mendatang.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Rencana Strategi Bersama Para Direktur
Mau kecil atau besar, kita cari akar masalah lalu kita cari jalan keluar, itu metodologinya. Jadi tidak tambal sulam, tidak hanya masalah penindakan kemudian ada lagi. Kita cari akar masalahnya kemudian kita buat sebuah juklak (petunjuk pelaksanaan), juknis (penunjukkan teknis) yang kemudian secara struktural bisa berjalan baik,” jelas dia.
Hendarsam meyakini selama sistem tak tegas, akan selalu ada celah pelanggaran. Sebaliknya, sistem yang tegas dapat memperbaiki atau membenahi yang salah.
Apapun itu saya rasa semua pelanggaran kalau sistemnya tidak rigid, masih ada celah, itu kita perbaiki. akar masalahnya apa, itu kita cari. nanti saya akan bicara dengan para direktur untuk melihat hal tersebut,pungkas Hendarsam.
Baca Juga: Bikin Haru! Ojol Ini Tetap Bekerja Sambil Memohon Doa Untuk Anak Tercinta
Penguatan Pengawasan dan Digitalisasi Layanan
Salah satu fokus utama dalam upaya pemberantasan pungli adalah penguatan sistem pengawasan internal. Pengawasan ini akan diperketat agar tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba melakukan penyimpangan.
Selain itu, digitalisasi layanan menjadi langkah penting untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat. Sistem berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan transparansi dalam setiap proses pelayanan.
Dengan adanya sistem digital, setiap proses administrasi dapat dipantau secara lebih jelas dan akurat. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya pungli di berbagai lini layanan imigrasi.
Peran Aparatur Dalam Menjaga Integritas
Keberhasilan pemberantasan pungli sangat bergantung pada integritas aparatur di lingkungan imigrasi. Setiap pegawai dituntut untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik.
Dirjen Imigrasi menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tegas akan diberikan sebagai bentuk penegakan disiplin dan efek jera.
Selain penindakan, pembinaan internal juga akan terus dilakukan. Tujuannya adalah membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kesimpulan
Langkah Dirjen Imigrasi untuk membahas strategi pemberantasan pungli bersama para direktur merupakan upaya serius dalam memperkuat reformasi pelayanan publik. Fokus utama tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui sistem yang lebih transparan dan modern.
Dengan penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, serta peningkatan integritas aparatur, diharapkan praktik pungli dapat ditekan secara signifikan. Hal ini sekaligus menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan imigrasi.
Pada akhirnya, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan dan komitmen seluruh jajaran dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas dari penyimpangan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.cnbcindonesia.com
- Gambar Kedua dari www.cnbcindonesia.com